Jakarta - 12 Februari 2015

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 16 Januari 2015, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan barang/jasa Pemerintah setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada setiap Tahun Anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah, diinstruksikan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Angaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

2. Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khusus untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun;

3. Melaksanakan seluruh pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement);

4. Mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di masing-masing Kementerian/Lembaga secara terkonsolidasi;

5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan telah meneruskan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan surat Nomor KN.02.03/III/141/2015 tanggal 26 Januari 2015. Sampai saat ini sudah 139 Satuan Kerja yang telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :

Jakarta, 30 Desember 2014 – Sesuai amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kita harus mulai melaksanakan akuntansi berbasis akrual paling lambat untuk pelaporan keuangan tahun  2015,  ini pekerjaan yang tidak ringan. Untuk itu guna mempertahankan Laporan Keuangan Kemenkes dengan opini WTP secara berkelanjutan Kementerian Kesehatan menggelar pertemuan Sosialisasi dan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. Peserta pertemuan ini diikuti, oleh seluruh Pejabat Eselon I, para Sekretaris Unit Utama, Kepala Satker Kantor Pusat, Direktur Utama dan Direktur Keuangan RS BLU, Kepala Satker Vertikal, Kabag Keuangan dan Kabag Tata Usaha Unit Utama & Kantor Pusat, Kabag Tata Usaha Satker Vertikal. Pertemuan ini mengundang beberapa narasumber dari Inspektur Jenderal Kemenkes,  Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang POLSOSKAM – BPKP,  Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan – Kemenkeu RI, Direktur Barang Milik Negara Ditjen Kekayaan Negara - Kemenkeu RI,  Direktur Pengembangan Strategi  dan Kebijakan Pengadaan Khusus - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan (BPKP) Mardiasmo selaku Wakil Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA), menutup seara resmi Rapat Pembekalan Instrumen Tata Kelola Keuangan dan Inisiatif Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta (16/09). Acara yang digagas oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) itu mengundang para kepala daerah untuk diberi pembekalan tata kelola pemerintahan bidang tata kelola keuangan dan inisiatif perbaikan tata kelola hutan dan lahan menuju pembangunan yang berkelanjutan.