Sosialisasi Peraturan Bidang Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Sosialisasi Peraturan di Bidang Perbendaharaan dilaksanakan di Hotel Horison, Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 22 November s.d. 24 November 2021. Tujuan dilaksanakan pertemuan ini adalah guna mempersiapkan para pengelola keuangan di lingkungan Kantor Pusat Kemenkes dalam menghadapi akhir tahun dan persiapan dalam rangka satu DIPA.

HORISON 1 HORISON 2

Adapun materi yang disampaikan oleh para narasumber adalah sebagai berikut:
1. Bahan_Paparan_Pengelolaan_Kas_dan_Rekening_Bendahara_Kemenkes
2. Materi_Persiapan_PAK_Semester_II_2021
3. Overview_SAKTI_KPPN_JKT7
4. PAPARAN_PELAKSANAAN_ANGGARAN_1_DIPA
5. Paparan_PMK_SBM_2022
6. REALISASI_PER_21_NOVEMBER_2021

SOSIALISASI BIDANG PERBENDAHARAAN, BEKASI 1 APRIL 2021

Sosialisasi di bidang perbendaharaan dilaksanakan di Hotel Horison Bekasi pada 1 April 2021, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan para pengelola keuangan di bidang perbendaharaan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan yang terupdate di bidang keuangan pada tahun 2021.

BEKASI APR PERBEND 5 BEKASI APR PERBEND 4 BEKASI APR PERBEND 3 BEKASI APR PERBEND 2

BEKASI APR PERBEND

Adapun materi sebagai berikut:
1. 1_Sosialisasi_IKPA_Capaian_Output_Kemenkes_Apr_2021

2. 2_BimtekSAKTI_FullModul

3. 3_Pelatihan_Pusdiklat_AP

4. 4_Pengelolaan_VA_pasca_restruk

PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN T.A. 2021 BAGI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BACKDROP SEKJEN INDONESIA RAYA

Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2021 telah serahkan ke masing-masing unit kerja di Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto ingatkan seluruh pegawai untuk tidak melakukan korupsi. Menkes Terawan berpesan untuk melakukan belanja sedini mungkin. Kalau bisa proses pengadaan yang sudah berjalan hingga nanti Januari sudah langsung dilaksanakan. Sehingga semua bisa ada percepatan dan diharapkan fokus untuk bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

Ia menambahkan kepada pejabat juga jangan mau menerima gratifikasi atau menjanjikan sesuatu ataupun yang kaitannya bisa menjurus ke arah korupsi.

Pejabat pelaksana anggaran diharapkan segera melakukan identifikasi kegiatan pengadaan baik barang maupun jasa serta membuat rincian pelaksanaan kegiatan secara rinci dan melakukan kontrak pengadaan. Mulai pelaksanaannya di bulan Januari 2021 sudah pengadaan, sudah pelaksanaan kerjanya. Diperlukan pengawasan penggunaan anggaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Semua kegiatan dilaksanakan menggunakan prinsip-prinsip ekonomis, efektif, dan efisien serta transparan dan akuntabel. Ini adalah proses pengadaan yang harus kita lakukan.

Adapun materi dapat diunduh melalui PPT_Menkes_Persia pan_PA_2021