Penghargaan TEPPA Semester I 2014
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo selaku Wakil Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA), menutup seara resmi Rapat Pembekalan Instrumen Tata Kelola Keuangan dan Inisiatif Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta (16/09). Acara yang digagas oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) itu mengundang para kepala daerah untuk diberi pembekalan tata kelola pemerintahan bidang tata kelola keuangan dan inisiatif perbaikan tata kelola hutan dan lahan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
Sebagaimana diketahui, saat ini banyak konflik lahan terjadi di kawasan hutan yang wilayahnya mencapai 64% dari luas daratan Indonesia. Konflik lahan tersebut terkait sektor pertambangan, perkebunan bahkan pertanianan adalah beberapa masalah yang timbul akibat batas kawasan hutan dan batas wilayah administrasi yang belum jelas atau belum ditetapkan secara hukum. “Kita perlu inisiatif konkrit yang dapat diterapkan di lapangan, misalnya seperti inisiatif usulan mekanisme PPH,” ujar Boediono saat membuka acara didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dan Kepala BPKP Mardiasmo.
Selanjutnya, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengkritisi permasalahan batas wilayah. “Ketidakpastian batas wilayah akhirnya mengakibatkan inefisiensi alokasi anggaran yang didasarkan atas luasan wilayah. Belum lagi munculnya kawasan kantong wilayah tidak bertuan yang menjadi ajang spekulasi sebagian masyarakat kita maupun negara tetangga,” ujar Kuntoro.
Untuk diketahui, secara umum realisasi anggaran belanja 86 KL secara nasional untuk Semester I 2014 mencapai 28%. Meskipun sedikit, terdapat peningkatan 1% dibanding tahun sebelumnya. “Namun kondisi sebaliknya terjadi untuk pemda. Realisasi anggaran 34 provinsi untuk Semester I 2014 sebesar 23%, terjadi pelemahan kinerja 8% bila dibandingkan periode ang sama pada tahun sebelumnya yang berhasil mencapai angka 31%,” ujar mantan Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias itu.
Pada akhir acara, dilakukan penyerahan anugerah untuk Kementerian/Lembaga yang berhasil mengelola anggarannya dengan baik. Teratat 6 K/L yang menduduki rangking teratas: Polri, BNN, Kemenhan, Kemenkes, LIPI, dan Kemenko Polhukam. Untuk level daerah, terpilih Pemprov Gorontalo dan Pemkab Belitung dengan kualitas pengelolaan anggaran terbaik untuk Semester 1/2014.
