E-Book Pengelolaan Piutang Negara

    Terbitnya peraturan perundang-undangan melalui PMK 163/PMK.06/2020 merupakan angin segar bagi instansi pemerintah yang memiliki piutang negara untuk dapat diselesaikan dengan optimal dengan berbagai mekanisme penyelesaian yang semakin sederhana dan mudah. Penyelesaian piutang negara sederhana melalui mekanisme PPNTO merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan transformasi tata kelola piutang negara yang lebih baik denghan memberikan kepercayaan kepada pemilik piutang untuk mengelola piutang negara dengan upaya maksimal. Untuk lebih mendalami teknis pengelolaan piutang negara sesuai dengan PMK 163/PMK.06/2020 terbitlah E-Book Pengelolaan Piutang Negara. Silahkan mendownload dengan tautan di bawah ini.

    Download E-Book Pengelolaan Piutang Negara

     

    Terbitnya peraturan perundang –undangan melalui PMK 163/PMK.06/2020 merupakan angin segar bagi instansi pemerintah yang memiliki piutang negara untuk dapat diselesaikan dengan optimal dengan berbagai mekanisme penyelesaian yang semakin sederhana dan mudah.

    Adanya penyelesaian piutang negara sederhana melalui mekanisme PPNTO (Penyelesaian Piutang Negara Telah Optimal) merupakan upaya pemerintah dalam melakukan transformasi tata kelola piutang negara yang lebih baik dengan memberikan kepercayaan kepada pemilik piutang untuk mengelola piutang negara dengan upaya maksimal baik dengan pendekatan eksekusi dan non eksekusi

    REFRESHMENT KETENTUAN TERKAIT KEWAJIBAN BENDAHARA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

    foto 1 thegrovefoto 3 thegrovefoto 5 thegrovefoto 6 thegrove

    Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2022 di The Grove suites, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan dengan tujuan diadakannya kegiatan tersebut untuk Para Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan yang ditegaskan pada PMK 190/PMK.05/2012 dengan melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya; dan menyetorkan pemotongan /pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara. Adapun materi kegaitan adalah sebagai berikut:

    1. Aspek Perpajakan Instansi Pemerintah

    2. KEMENKES 10 Juni 202

    3. Sertifikat 10 Juni 2022

    PERSIAPAN PENILAIAN DUPAK PERIODE I 2022 JF APK DAN PK APBN

    foto 1 Horisonfoto 2 Horison

    Kegiatan Workshop dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022 di Hotel Santika, Bekasi, Jawa Barat dengan tujuan diadakannya kegiatan tersebut untuk Persiapan Penilaian Semester I Tahun 2022, Usulan Pejabat pengusul PAK dan Sekretaris Tim penilai untuk Kantor Pusat di Lingkungan Kementerian Kesehatan serta Penetapan tanggal-tanggal penting untuk pengumpulan DUPAK dilingkungan Kementerian Kesehatan. Adapun materi kegaitan adalah sebagai berikut:

    1. Juknis_DUPAK

    2. Kebijakan_dan_Regulasi_Implementasi_JF_APK_APBN_DAN_PK_APBN

    3. Persiapan_Penilaian_DUPAK_SMT_1_2022


    link monev link LPSE Kemkes logo wbs

    link LKPP link SiJabfung